Pekanbaru - Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
tidak henti-hentinya disuarakan oleh kelompok mahasiswa. Mereka, Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) menggabungkan diri dalam satu kelompok yang
disebut Gerakan Rakyat Riau Menuntut (Gerram). Selasa (25/11), mereka
kembali melakukan protes kenaikan harga BBM di depan kantor Radio
Republik Indonesia (RRI) jalan Sudirman Pekanbaru.
“Sebelumnya kami kaget atas aksi tersebut karena yang datang ramai,
tapi kegiatannya berjalan kondusif,” kata Yoyo, Kepala Bidang
Pemberitaan RRI.
Mahasiswa bahkan diberi kesempatan oleh pihak RRI untuk menyuarakan
aspirasinya melalui stasiun radio. Namun selang beberapa saat, pihak
kepolisian langsung datang dan mengambil pengeras suara yang ada sama
Zulfa, Presiden Mahasiswa Universitas Riau yang sedang berorasi. Dan
seluruh mahasiswa disuruh keluar dari ruangan.
Tiga tuntutan yang sempat disampaikan adalah, pertama menolak
kenaikan BBM, kedua Presiden terpilih Jokowi-JK harus turun dan terakhir
nasionalisasi aset bangsa sesuai pasal 33 UUD 1945. Tuntutan ini mereka
sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura jilid 2).
Keributan terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian ketika
mahasiswa usai melaksanakan sholat ashar. Satu persatu aparat kepolisian
mengambil rotan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mahasiswa kemudian
dipukul, ada yang menggunakan rotan dan ada pula yang menggunakan tangan
kosong. Namun pihak mahasiswa tidak melakukan perlawanan. Meski mereka
ada yang ditonjok bibirnya sampai berdarah, ditendang, dipukul kepala
mahasiswa pakai rotan, Topan Riski Erlando, Mentri Advokasi BEM
Unniversitas Riau pinsan dan harus diangkat oleh empat orang temannya
ditengah kejar-kejaran dengan pihak kepolisian.
Hasilnya, 33 orang mahasiwa mengalami luka-luka, 1 orang dirawat di
rumah sakit Ibnu Sina dan 4 lagi dirawat di rumah sakit pendidikan
Universitas Riau pasca keributan yang terjadi.
“Mahasiswa tidak melakukan perlawanan karena pihak mahasiswa datang
aksi dengan damai, dan kami hanya ingin menyampaikan aspirasi,” ungkap
Suyeni Mentri Sosial dan Politik BEM UR.
Robert Haryanto, Kapolresta Pekanbaru semula mangatakan aksi ini
tanpa surat pemberitahuan. Namun akhirnya Robert mengakui ternyata surat
pemberitahuan telah dilayangkan. “Kami sudah layangkan surat
pemberitahuan aksi,” Suyeni menegaskan.
Suyeni menambahkan, pihak mahasiswa sendiri berencana membawa
permasalahan ini ke ranah hukum. Melalui Kepolisian Daerah Riau dan
Komnas HAM atas dasar pembungkaman hak berbicara oleh mahasiswa riau.
Bukan hanya pemukulan terhadap mahasiswa, pers pun dihalangi dalam
meliput. Seperti yang terjadi pada Ira Victoria Pinem, Kru magang Bahana
Mahasiswa Universitas Riau. Saat memfoto keributan, ia ditarik menuju
pos satpam kantor RRI. Kamera handphone dirampas dan
dikembalikan setelah rekaman serta foto dari kejadian tersebut dihapus.
Buku catatan berisi hasil wawancara terkait aksi disita.
Polisi dengan seragam putih hitam yang mengintrogasi Ira juga memfoto
kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Ira juga mahasiswa Universitas Riau. Ira
diancam oleh polisi tersebut tidak akan bisa mengurus SKCK, bahkan Ira
dibilang gabus atau pembohong. Usai demo, dua orang ditangkap karena
dituduh provokator, mereka Novri Andri Yulan dan Janata.
Aksi di depan RRI tidak terjadi begitu saja. Penggalangan massa
dilakukan sebelum beramai-ramai konvoi ke jalan. Sekretariat Badan
Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR), sebagai titik kumpul di
padati mahasiswa dari berbagai fakultas yang siap turun ke jalan dalam
aksi Riau Tolak Jokowi. Siang itu sekitar pukul satu, sekitar 500 mahasiswa memenuhi dua bus kota di tambah ratusan sepeda motor dan satu mobil pick up lengkap dengan sound system yang siap menyuarakan tuntutan mahasiswa.
Sebelum aksi dilakukan beberapa kali kajian juga telah dilakukan oleh
BEM UR. Zulfa menyampaikan hasil kajian bersama DR. Rizal Ramli, jika
kenaikan BBM sekitaran 2000-3000 akan ada 10 juta rakyat miskin yang
baru di Indonesia, sekarang kan masih 28,2 juta. “Sehingga pertambahan
ini akan membuat rakyat miskin mati,” jelas Zulfa sambil tertawa.
Beberapa kebijakan coba ditawarkan kepada Jokowi, seperti reformasi
tata kelola migas, subsidi silang, membagi BBM menjadi dua jenis,
nasionalisasi aset strategis negara menurut pasal 33 UUD 1945.
“Tapi kami tidak tau, apakah jokowi sudah membacanya atau tidak,” tambah Zulfa
Sumber : Bahana Mahasiswa
Foto : dari berbagai sumber
