Jumat, 19 September 2014

Kemensospol Diskusi Kontroversi RUU PILKADA

Pekanbaru - Rabu 17/9 Kementrian Sosial Politik Badan Eksekutif MahasiswaUuniversitas Riau kembali mengadakan kegiatan diskusi. Diskusi yang bertajukkan padangan terhadap RUU Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) ini di pimpin langsung oleh Mentri Sosial Politik, Suyeni. Dalam pemaparannya, Suyeni menanyakan pandangan peserta diskusi mengenai pembahasan yang saat ini sedang di godok para wakil rakyat yang berada di Senayan saat ini. Suyeni menjelaskan perlunya kontrol sosial terhadap pelaksanaan RUU Pilkada tersebut “Pro dan Kontra penerapan RUU Pilkada ini sampai saat ini masih dalam perbicangan” ungkap Suyeni ketika membuka diskusi ini di halaman sekretariat BEM UR sore tadi.

“Pelaksanaan pemilihan langsung yang saat ini berjalan di Indonesia masih banyak sekali ketimpangan-ketimbangan khususnya di bagian penganggaran yang mana, ketika pelaksanaan pemilihan langsung di jalankan, ada saja oknum-oknum yang menjadikan itu sebuah kesempatan untuk menjadi sumber penghasilan. Namun di sisi lain ketika pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang di laksanakan oleh perwakilan di DPR di laksanakan muncul suatu masalah baru, yakni pemerintah di bawah bayang-bayang DPR bahkan pemerintah yang berkuasa di dalam daerah tersebut adalah orang-orang dari kalangan partai politik terutama mereka yang memiliki kursi terbanyak di dalam perwakilan rakyat itu sendiri” tambahnya.

Lain halnya pendapat Ayatullah, staff Kemeterian Sosial Politik yang menyebutkan  “Penggodokan RUU Pilkada ini sangat premature karena terlalu terburu-buru dalam menetapkan RUU ini, seharusnya anggota dewan yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya ini harusnya tidak terburu-buru seperti ini, ada baiknya di tunggu kepengurusan anggota DPR terbaru yang sebentar lagi juga akan di lantik” ungkapnya dalam diskusi santai sore itu.

Closing statement dalam diskusi ini berkesimpulan bahwa keputusan pelaksanaan pada 25 september nantilah yang akan menentukan kemana arah tujuan demokrasi pemerintahan Indonesia ini akan mengacu.

Kementerian KOMINFO
BEM UNRI






0 komentar:

Posting Komentar